“Aku merasa kayak buang-buang uang for nothing. Mendingan google sendiri,” ujar Rei (bukan nama sebenarnya), seorang nonbiner berusia 31 tahun saat ditanya pengalamannya periksa ke dokter kandungan.
Rei melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan di salah satu rumah sakit di Depok, Jawa Barat pada akhir 2019. Saat itu, dia mengalami nyeri di rahim, keputihan yang mencurigakan, dan vaginanya terasa panas. Dia menceritakan ke dokter kandungan tentang keluhannya, termasuk menjelaskan telah mengkonsumsi postinor (obat kontrasepsi darurat) beberapa hari sebelumnya. Alih-alih mendapat jawaban tentang keluhannya, dokter kandungan meminta Rei menjelaskan postinor.
“Kayaknya nggak mungkin, ya, dia (re: dokter kandungan) nggak tau postinor. Dia minta jelasin postinor untuk apa dan gimana cara kerjanya, sambil berkali-kali tanya apakah aku udah nikah,” ujar Rei.
Saat itu, Rei curiga terjangkit penyakit menular seksual. Setelah konsultasi, dokter kandungan mengambil sampel keputihan untuk uji lab. Hasilnya tidak ada penyakit menular seksual. Namun, Rei tidak diberi penjelasan tentang kondisi yang dialaminya. Peristiwa yang dialami Rei juga dirasakan banyak orang dengan rahim lainnya. Berkunjung ke dokter kandungan jadi menakutkan karena pelanggengan nilai-nilai patriarki, invalidasi rasa sakit, dan stigmatisasi berat badan.
Dokter Kandungan Kok Jadi Polisi Moral?
Banyak dokter dan tenaga kesehatan lainnya menggunakan TikTok sebagai sarana mengedukasi masyarakat. Sayangnya, banyak konten video yang dibuat malah berisi cibiran pada pasien dan bernada pelecehan. Kalau di media sosial saja begitu, bagaimana di dunia nyata?
L (bukan nama sebenarnya), seorang perempuan cis berusia 32 tahun, berkali-kali mengalami pelayanan buruk dari dokter kandungan. Sejak pertama kali menstruasi saat duduk di bangku kelas 1 SMP, L mengalami siklus menstruasi hanya setiap tiga bulan sekali. Sejak SMP sampai SMA, dia sudah berkunjung ke beberapa dokter kandungan. Mereka memberi jawaban yang sama, “tunggu aja nanti normal sendiri.”
Siklus menstruasi L semakin tidak teratur saat kuliah. Bahkan dia pernah tidak mengalami menstruasi sampai setahun. Akhirnya, orang tua L mengajaknya berkunjung ke rumah sakit di Padang. Saat masuk ke ruang pemeriksaan, dokter kandungan langsung nyerocos, “kenapa anaknya, Bu? Anaknya hamil, ya? Kamu hamil?”
L merasa terintimidasi karena dokter kandungan menatapnya dengan tatapan tajam. Ibu L menjelaskan kondisinya dan dokter kandungan menyarankan untuk melakukan USG perut. Sembari melakukan USG, dokter kandungan bertanya tentang kampus dan jurusan kuliah yang diambil.
“Yogya, kan, pergaulannya bebas, ya. Kamu aktif seksual, kan? Bilang, aja. Gapapa, kok. Biar ibumu tau kelakuanmu,” ujar dokter kandungan.
L diam saja karena tidak punya energi menjawab ocehan dokter yang bernada menghakimi. Dokter kandungan menganjurkan untuk melakukan USG transrektal (memasukkan alat USG ke dalam anus) agar dapat melihat jelas kondisi organ reproduksinya. Namun, karena tidak nyaman, L merasa sakit. USG ini pun tidak dilanjutkan.
“Anaknya nggak mau diajak kerja sama, Bu. Kalau saya paksa nggak bisa juga. Sakit nanti,” kata dokter kandungan.
Sebelum keluar dari ruang pemeriksaan, dokter kandungan sempat-sempatnya memberi nasehat, “nikah dulu sana, nanti mensnya lancar. Kalau masih nggak lancar baru ke sini lagi buat USG transvaginal (memasukkan alat USG ke dalam vagina).”
Kisah yang mirip juga dialami oleh Chacha, seorang perempuan cis berusia 31 tahun saat berkunjung ke dokter kandungan di salah satu rumah sakit di BSD pada tahun 2017. Dia mengeluh selalu nyeri berlebihan saat menstruasi.
"Sudah menikah?" tanya dokter kandungan. Chacha menggelengkan kepalanya.
Dokter kandungan melakukan pemeriksaan, kemudian nyeletuk, "zaman sekarang cewek-cewek itu belum nikah tapi udah berhubungan badan."
Selama pemeriksaan, dokter kandungan tidak berhenti mengungkapkan opininya terhadap perilaku seks di luar nikah. Hal itu membuat Chacha tidak nyaman.
"Saat itu aku pertama kali ke obgyn [re: dokter kandungan]. Aku nggak paham kalau harusnya bilang sudah aktif secara seksual. Mungkin karena aku jawab belum menikah, dokter berasumsi aku belum aktif secara seksual," ujar Chacha.
Chacha tidak menyangka seorang dokter, apalagi yang perempuan, bisa mengutarakan opini yang menghakimi pasiennnya. Ia sampai mengalami trauma untuk berkunjung ke dokter kandungan lain. Sampai akhirnya dia berkunjung ke klinik Angsamerah yang melayaninya dengan baik.
Filsuf-filsuf Yunani Kuno adalah dalang di balik dokter kandungan yang menjelma sebagai polisi moral. Dr. Elinor Cleghorn, dalam bukunya yang berjudul Unwell Women: Misdiagnosed and Myth in a Man-Made World menelusuri sejarah tentang bagaimana dunia medis memperlakukan tubuh perempuan sebagai makhluk asing.
Dominasi laki-laki dengan keunggulan tubuh laki-laki menjadi dasar-dasar kedokteran pada zaman Yunani Kuno. Cleghorn menunjukkan bahwa pada abad ketiga sebelum masehi, Aristoteles menggambarkan tubuh perempuan sebagai kebalikan dari tubuh laki-laki, dengan alat kelaminnya masuk ke dalam dan ditandai dengan perbedaan anatomi dari laki-laki. Secara medis pada zaman tersebut, tubuh perempuan didefinisikan sebagai cacat.
Akan tetapi, tubuh perempuan memiliki organ dengan nilai biologis dan sosial tertinggi: rahim. Kepemilikan organ ini menentukan tujuan perempuan: melahirkan dan membesarkan anak. Pengetahuan tentang biologi perempuan berpusat pada kapasitas perempuan untuk bereproduksi. Pada zaman modern ini, pemahaman kedokteran tentang tubuh perempuan telah berkembang, tapi masih mencerminkan dan memvalidasi harapan sosial dan budaya patriarki tentang apa yang dapat perempuan lakukan dengan tubuh mereka sendiri.
Orang-orang dengan Rahim Belum Punya Hak Atas Tubuh Sendiri
Beberapa waktu yang lalu, akun Twitter @txtdariorgmiskin menyebarkan meme tentang perempuan memberi pil KB untuk menolong perempuan lain yang memiliki anak banyak. Tentu saja, meme tersebut insensitif karena menyederhanakan masalah kontrasepsi di masyarakat.
Lana (bukan nama sebenarnya), seorang nonbiner berusia 22 tahun yang masih lajang mengunjungi dokter kandungan di Jakarta Selatan. Dia mengeluh sudah tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dokter kandungan mendiagnosisnya dengan Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS). Dokter kandungan meresepkannya obat untuk meregulasi kadar gula darah dan menyuruhnya olahraga setiap hari.
Sebelum keluar dari ruang pemeriksaan, Lana bertanya, “Kapan saya perlu konsultasi lagi?”
“Kamu, kan, masih muda, ya. Belum menikah. Biasanya yang PCOS diresepkan KB biar mensnya lancar. Kamu dateng pas udah nikah dan mau punya anak, aja.”
Dilansir dari detikHealth, dokter kandungan di RSIA Brawijaya, dr Dinda Derdameisya, SpOG menjelaskan kontrasepsi seperti KB memang bisa digunakan untuk tujuan selain mencegah kehamilan. Misalnya, pil KB bisa digunakan untuk meregulasi menstruasi. Masih melansir dari detikHealth, Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Emi Nurjasmi menegaskan terlepas dari status perkawinannya, kontrasepsi bertujuan melindungi perempuan yang mau merencanakan kehamilan atau tidak ingin hamil.
Meskipun orang dengan rahim bisa mengakses alat kontrasepsi, pada kenyataannya akses ini dihalangi oleh tenaga kesehatan. Bahkan, bagi yang sudah menikah perlu mendapat persetujuan dari suami untuk melakukan KB. Pelanggengan nilai-nilai patriarki telah mendarah daging sebagai bias yang berdampak negatif terhadap pelayanan, pengobatan, dan diagnosis semua orang yang memiliki rahim.
Stigmatisasi Berat Badan dan Salah Diagnosis
Saat periksa ke dokter kandungan di salah satu rumah sakit di Bandung, Ica, seorang perempuan cis berusia 27 tahun mengeluh sudah tidak menstruasi selama dua bulan. Dokter kandungan hanya menjawab, “kamu kegendutan, kurusin badan, ya" tanpa menggali riwayat kesehatan Ica.
Tidak puas dengan pemeriksaan dokter kandungan pertama, Ica mencoba periksa ke dokter kandungan lain di rumah sakit yang sama. Hasilnya, dia diberi saran untuk menurunkan berat badan.
“Masalahnya aku stuck di berat badan itu sudah sekitaran setahun dan dari makanan pun nggak banyak yang berubah, tapi baru muncul masalah belakangan. Waktu beres dari ruangan dokter, sambil nunggu ojol aku nangis karena merasa keluhanku nggak dianggap serius.”
Kisah yang sama juga dialami Nabila, seorang perempuan cis berusia 30 tahun. Pada tahun 2015, dia mengunjungi dokter kandungan di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan karena siklus menstruasi yang tidak teratur.
“Menstruasiku singkat dan sedikit. Namun, dengan cramps [re: ngilu] yang berlebihan. Ketika menyebutkan keluhan tersebut dokter kandungan tidak memeriksa sama sekali dan langsung mendiagnosis PCOS dan ngomong akan susah punya anak. Kata dokter penyebabnya adalah obesitas.”
Nabila menahan tangis dan langsung keluar dari ruang pemeriksaan. Setelah itu, dia takut mengunjungi dokter kandungan karena khawatir mendapat perlakuan yang sama. Baru tiga tahun setelahnya dia memberanikan diri untuk mengunjungi dokter kandungan di rumah sakit lain. Dari hasil USG transvaginal, dia dinyatakan tidak memiliki PCOS.
Lulu, seorang perempuan cis berusia 26 tahun juga pernah mengalami salah diagnosis. Sekitar tahun 2015-2016, dia mengalami menstruasi yang tidak kunjung berhenti selama dua bulan. Dia berkunjung ke dua rumah sakit dan sempat ditangani empat dokter yang berbeda dalam IGD. Dokter kandungan yang merawatnya hanya meresepkan obat untuk menghentikan pendarahan. Namun, dokter penyakit dalam memberitahunya bahwa terdapat kista di ovarium.
Orang dengan rahim rentan menjadi korban dalam isu kesehatan seksual dan reproduksi. Menurut data Global Cancer of Study, terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga menduduki urutan kelima negara paling berisiko penyakit infeksi menular seksual di Asia. Kalau dokter kandungan yang seharusnya melakukan pemeriksaan dan memberi pengetahuan tentang organ reproduksi saja menghakimi dan menginvalidasi, mau kemana buat dapat akses kesehatan? Ke dukun? Atau mending google, aja?