Agraria adalah fondasi utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam reformasi agraria. Sementara itu, Vietnam dan China telah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam implementasi reformasi agraria mereka. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan ini.Rewang Rencang+1Kemenpan RB+1
Reformasi agraria di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Tujuannya adalah untuk menghapus ketimpangan penguasaan tanah dan memberikan keadilan bagi petani kecil. Namun, implementasinya menghadapi banyak hambatan, termasuk konflik kepentingan dan kurangnya dukungan politik. Akibatnya, tujuan utama reformasi agraria belum tercapai sepenuhnya.
Vietnam dan China berhasil melaksanakan reformasi agraria yang efektif. Di Vietnam, program ฤแปi Mแปi pada 1980-an memungkinkan redistribusi lahan yang adil dan peningkatan produktivitas pertanian. China, melalui sistem kontrak rumah tangga, memberikan hak guna lahan kepada petani, yang mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Kedua negara ini menunjukkan bahwa reformasi agraria yang tepat dapat menjadi pendorong utama pembangunan nasional.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan reformasi agraria di Indonesia. Namun, pendekatan yang diambil seringkali lebih fokus pada sertifikasi lahan daripada redistribusi yang adil. Hal ini menyebabkan ketimpangan penguasaan tanah tetap tinggi dan petani kecil sulit mendapatkan akses lahan yang memadai.
Ketimpangan agraria memiliki dampak luas, termasuk meningkatnya kemiskinan di pedesaan, konflik lahan, dan urbanisasi yang tidak terkendali. Tanpa reformasi agraria yang efektif, Indonesia akan terus menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mengatasi ketertinggalan dalam reformasi agraria, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret:
Redistribusi Lahan yang Adil: Mengutamakan redistribusi lahan kepada petani kecil dan masyarakat adat.Pertanian Press
Penguatan Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang: Memastikan bahwa kebijakan agraria berfokus pada keadilan sosial dan pemberdayaan petani.
Pembelajaran dari Vietnam dan China: Mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang telah berhasil dalam reformasi agraria.
Dengan komitmen yang kuat dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mewujudkan reformasi agraria yang adil dan berkelanjutan.