Pemilu 2024 Setahun Lagi, Di Mana Basis Utama Partai Parlemen Saat Ini?

Pemilu 2024 Setahun Lagi, Di Mana Basis Utama Partai Parlemen Saat Ini?

Inilah yang membuat pemilu menarik diamati. Setiap lima tahun sekali, ketika pemilu semakin dekat, kita melihat pimpinan-pimpinan partai yang sehari-hari banyak menghabiskan waktu duduk di ruangan ber-AC dan berbusana parlente, tiba-tiba menjadi biduan panggung kampanye. Mereka memakai kaos oblong bergambar logo partainya atau wajahnya sendiri, berorasi, meneriakkan slogan dan motto partainya, dan berakhir dengan berjoget kaku diiringi lagu dangdut untuk menunjukkan dirinya dan partainya memiliki taste rakyat. 

Dalam taraf yang lain, kita bisa menyaksikan partai-partai memasang baliho kampanye di seluruh lokasi yang dianggap strategis: dari pohon dan tiang listrik di simpang jalan protokol yang ramai, sampai papan reklame berbiaya mahal. Begitu juga petugas-petugas partai yang ‘blusukan’ ke rumah-rumah sampai pelosok paling terpencil, menyapa setiap pemiliknya dan membagikan poster kampanye berkedok panduan tata cara memilih yang benar dalam pemilu. 

Itu belum termasuk kegiatan bagi-bagi amplop alias politik uang yang kerap terjadi dari pemilu ke pemilu. Peneliti politik Burhanudin Muhtadi dalam Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru, mencatat tingkat insiden politik uang dalam pemilu legislatif 2019 berkisar 19,4%-33,1%. Ketika Burhanudin menyandingkan angka tersebut dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) saat itu yang sebanyak 192 juta orang, hasilnya 37,3 juta-63,5 juta orang pemilih terpapar politik uang. 

Seluruh akrobat politik tersebut hanya demi satu hal: meraih suara terbanyak. 

Namun, selalu ada pemenang dan yang kalah dalam setiap kontestasi. Begitu juga dalam pemilu. Setelah reformasi 1998, menurut Ulla Fiona dan Dirk Tomsa, ada sembilan partai yang tergolong partai utama atau selalu masuk ke parlemen atau disebut juga core party. Mereka adalah PDIP, PKB, PAN, PKS, PPP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat. 

Setidaknya ada tiga faktor yang membuat seluruh partai tersebut bisa selalu masuk ke parlemen, yakni sebagai berikut: 

1. Sembilan partai politik tersebut masih terikat dengan kekuasaan lama di era Orde Lama dan Orde Baru. PDIP dipimpin Megawati Soekarnoputri yang merupakan anak dari Presiden Soekarno dan mewarisi massa pendukung bapaknya. Lalu Golkar adalah partai yang selama 32 tahun masa Orde Baru menjadi alat Soeharto mempertahankan kekuasaannya. Begitu juga PPP yang telah berdiri pada era Orde Baru yang praktis membuatnya menjadi partai tertua di Indonesia yang masih eksis saat ini selain Golkar. PKB dan PAN mewarisi massa politik dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, yang telah eksis sebelum Indonesia berdiri. PKS mewarisi massa kelompok tarbiyah atau kelompok diskusi mahasiswa Islam yang mulai eksis pada 1980-an lalu. Sementara, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat didirikan dan dipimpin para tokoh eksponen Orde Baru dari golongan militer dan pengusaha. 
2. Syarat pemilu yang semakin ketat dari waktu ke waktu sehingga hanya partai-partai dengan basis massa dan modal besar yang bisa bersaing di pemilu. Sebaliknya, mempersempit ruang partai-partai baru untuk bertarung di pemilu. Begitu juga ambang batas parlemen yang semakin tinggi membuat semakin sedikit partai bisa mencapainya. Terakhir, menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ambang batas parlemen sebesar 4%. Aturan yang membuat Hanura, partai yang sebetulnya memenuhi faktor pertama, gagal masuk ke parlemen pada pemilu 2019. 
3. Suara partai yang semakin stabil. Terlihat dari tingkat volatilitas elektoral atau perpindahan suara partai dari satu pemilu ke pemilu lainnya mengecil. Peneliti Politik Aryo Wasisto mencatat, berdasarkan hitungan rumus Pedersen tingkat volatilitas elektoral pada pemilu 2014-2015 hanya 9,5%. Jauh lebih kecil dibandingkan pemilu 2009-2014 yang sebesar 26,6%. PDIP sebagai pemenang pemilu, misalnya hanya mendapat surplus 0,37% suara di pemilu 2019 dibanding suara mereka di pemilu 2014. Perpindahan suara partai lainnya pun tak ada yang lebih dari 3%. 

Dari ketiga faktor tersebut, poin terakhir lah yang setiap lima tahun sekali berusaha dikejar sekaligus dipertahankan partai-partai politik. Mereka melakukan apapun–beberapa di antaranya seperti yang telah saya sebutkan di awal tulisan ini–untuk mempertahankan basis suaranya dan berusaha merebut basis suara partai lain. Ini membuat pemilu tak ubahnya perang militer yang fokus pada demarkasi teritorial. 

Lebih kurang empat belas bulan ke depan, sembilan partai utama tersebut bakal bertarung lagi di pemilu 2024. Maka, menarik untuk melihat basis suara mereka pada pemilu 2019 lalu untuk menelaah area pertarungan yang mungkin terjadi pada pemilu mendatang. Terutama bekal bagi partai baru dalam menyusun strategi mencuri suara partai parlemen saat ini. 

Berikut adalah peta kekuatan sembilan partai parlemen saat ini di seluruh daerah pemilihan (dapil) berdasarkan data perhitungan suara KPU pada pemilu 2019: 

1. PKB

Basis suara utama PKB berada di Jawa Timur. Di wilayah ini, PKB meraih 4.209.000 sara. Hal ini tak lepas dari basis utama pemilih PKB berasal dari kalangan nahdliyin yang secara historis memang berada di Jawa Timur. 

Meski demikian, jumlah suara PKB di Jawa Timur hanya selisih sekitar 6 ribu suara dari PDIP yang meraih 4.208.477 suara. Artinya, sangat mungkin basis mereka direbut PDIP di pemilu mendatang. Terlebih jika PKB tak memiliki kandidat di pilpres yang mampu memberi efek ekor jas (coattail effect) pada suara partai, sebuah hal yang dinikmati PDIP dalam dua periode ke belakang dengan mendukung Joko Widodo sebagai capres. 

2. Gerindra

Gerindra yang finish di urutan kedua pada pemilu 2019, punya basis suara utama di Jawa Barat. Di wilayah ini, Gerindra meraih total 4.233.945 suara antara lain karena mendapat efek ekor jas dari Prabowo Subianto yang diusung sebagai capres pada 2019. Prabowo tinggal di Hambalang, Jawa Barat, sehingga memiliki kedekatan emosional dengan warga di sana. 

Berdasarkan hal itu, basis suara Gerindra di Jawa Barat belum bisa dikatakan aman. Terutama bila Prabowo tak lagi menjadi capres pada 2024. Ada tiga partai lain yang meraih lebih dari 3 juta suara di sana pada pemilu lalu, yakni PDIP, Golkar, dan PKS. Lima partai utama lainnya pun meraih suara lebih dari 1 juta. Ini menjadikan Jawa Barat arena yang ketat dan menentukan pada pemilu 2024 mendatang. 

3. PDIP

PDIP dalam dua pemilu terakhir adalah pemenang pemilu. Basis suara terbesar mereka berada di Jawa Tengah dengan 5.702.538 suara. Hanya PKB yang paling mendekati suara PDIP di wilayah ini dengan 2.718.640 suara. Namun, dominasi PDIP sebetulnya berada di Bali. PDIP meraih 54,34% dari total 2.289.840 suara sah di wilayah tersebut. 

Keberhasilan PDIP meraih suara besar di Jawa Tengah dan Bali setidaknya dipengaruhi tiga faktor. Pertama, Jawa Tengah adalah basis pendukung Joko Widodo yang berasal dari Solo sekaligus basis kaum abangan yang mayoritas Soekarnois. Kedua, Bali memiliki kedekatan historis dengan asal-usul Soekarno dan membuat masyarakat di sana merasa dekat dengan keturunannya, begitupun PDIP. Ketiga, gubernur Jawa Tengah dan Bali berasal dari PDIP yang memberi wajah kinerja partai. 

4. Golkar 

Suara terbesar Golkar pada pemilu 2019 bisa dikatakan cukup merata secara wilayah. Sumbangan terbesar dari Jawa Barat dengan total  3.181.777, meskipun tetap kalah dari Gerindra. Namun, secara Dapil, Golkar tertinggi di Jawa Barat VII dengan 510.448 suara. 

Hal itu menunjukkan Golkar sebagai partai pragmatis cenderung tak terikat pada figur tertentu. Membuat mereka tak bisa meraih efek ekor jas signifikan dari keberadaan figur politik seperti ketua umumnya, tapi sekaligus menunjukkan tanpa itu Golkar telah memiliki basis yang mengakar di seluruh wilayah dan menjadi tolok ukur kesuksesan kelembagaan partai. 

5. Nasdem 

Pada pemilu 2019 lalu, bisa dikatakan Nasdem adalah penguasa Papua. Partai pimpinan Surya Paloh ini meraih 544.849 suara di sana dan menjadi yang tertinggi di antara partai parlemen lainnya. Salah satu alasan keberhasilan ini, adalah Nasdem getol membangun infrastruktur politik di Papua selama satu dekade ke belakang. Misalnya, dengan mengajak 100 lebih tokoh Papua menjadi pengurus Nasdem pada 2010.

Pada 2024 nanti, Nasdem bakal mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. Hal ini bisa mendorong suara Nasdem pada pemilu mendatang karena mendapat efek ekor jas dari popularitas Anies, terutama di wilayah DKI Jakarta dan Sumatera Barat. 

6. PKS

Raihan suara PKS terbanyak dari wilayah Jawa Barat dengan total 3.202.367. Namun, PKS menjadi partai pemenang di DKI Jakarta dengan 1.034.204 suara. Salah satunya karena mereka mengusung Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Sosok Hidayat Nur Wahid juga menjadi salah satu peraih suara terbanyak dalam Pileg 2019 lalu. 

Di wilayah lain, PKS tergolong memiliki suara yang merata. Namun, di wilayah dengan mayoritas masyarakat beragama non-Islam mereka meraih suara minim. Menunjukkan bahwa PKS masih terbatas pada basis massa Islam.  

7. PPP

PPP hampir tak lolos ke parlemen pada pemilu 2019 lalu. Mereka hanya meraih 4,51% dari total suara nasional, lebih rendah 2,01% dari pemilu 2014. Hal ini antara lain karena PPP tak mampu bersaing di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang sebetulnya menjadi basis mereka. PPP memiliki gubernur dan wakil gubernur di tiga wilayah lumbung suara tersebut. Namun, ini tak mampu mengonversi efek elektoralnya menjadi suara. Faktor lainnya adalah perpecahan di internal PPP di dua pemilu terakhir dan dua ketua umumnya tersandung kasus korupsi, yakni Suryadharma Ali dan Romahurmuziy. 

8. PAN

Perolehan suara PAN secara wilayah pun bisa dikatakan merata pada pemilu 2019 lalu. PAN tak jadi pemenang utama di satupun wilayah, meskipun tak menjadi paling buncit juga. Namun, secara Dapil mereka meraih suara terbanyak di Papua dengan 370.957, Bersaing ketat dengan Nasdem dan PKB. Ganjalan PAN dalam dua pemilu terakhir adalah dukungannya atas capres yang kalah, yakni Prabowo. Sudah begitu, pada pemilu 2019 lalu mereka tak memiliki figur langsung yang terkait dengan partainya. Tidak seperti pada 2014 ketika Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum PAN saat itu menjadi wakil Prabowo. 

9. Demokrat

Demokrat bisa dikatakan adalah partai parlemen yang paling banyak kehilangan suara dalam dua pemilu terakhir. Tingkat volatilitas suara nasionalnya minus 2,42% dari 2014 ke 2019. Secara Dapil, basis Demokrat di Jawa Timur VII dengan 414.192 suara dan lebih tinggi dari partai lain. Hal ini dipengaruhi keberadaan Edhie Baskoro Yudhoyono, anak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menjadi caleg di Dapil tersebut. Begitu juga Dapil tersebut meliputi Pacitan yang merupakan kota kelahiran SBY. 

Dari peta basis suara tersebut, bisa terlihat bahwa hanya PDIP yang memiliki basis wilayah dominan, yakni di Bali. Selebihnya masih terbuka ruang pertarungan bagi partai-partai parlemen untuk saling merebut basis massa. Begitu juga ruang itu bisa dimanfaatkan partai-partai baru untuk merangsek masuk ke parlemen. 

Begitu juga terlihat bahwa partai politik tidak bisa sepenuhnya berharap pada coattail effect ketokohan capres dan cawapres. Karena, itu hanya berdampak lebih banyak kepada partai yang memiliki ikatan paling erat dengan mereka atau partai pengusung utama. Sebaliknya, partai bisa memperkuat kelembagaannya seperti kaderisasi dan sistem untuk merawat basis massa. Terutama untuk harus menghindari konflik dan perpecahan internal. 

Untuk yang terakhir itu, mari kita tunggu dan saksikan akrobat-akrobat politik partai-partai di pemilu 2024 mendatang.