Penyebab AS Kecanduan Perang-Perang Bodoh yang Mustahil Dimenangkan
Setelah merdeka dari Inggris, Amerika Serikat (AS) sempat menjadi negara isolasionis. AS pantang mencampuri urusan negara lain, apalagi berperang dan mengirim pasukan.
Hal itu tercermin dari pidato akhir masa jabatan presiden pertama AS, George Washington, yang menyatakan “panduan perilaku kita sehubungan dengan negara-negara asing adalah memperluas hubungan dagang dan sesedikit mungkin punya hubungan politik dengan mereka.”
Meski demikian, prinsip ini berkali-kali dilanggar bersamaan dengan akuisisi negara-negara bagian baru AS melalui perang khususnya di Pantai Barat. Di sisi lain, doktrin isolasionalisme tak digugat secara serius hingga pada Perang Dunia II.
Pada 4 September 1940, sekelompok anggota kongres AS yang pro-isolasionisme membentuk Komite Amerika Nomor Wahid (America First Committee) untuk mencegah negaranya terlibat dalam Perang Dunia II. Ketuanya, Charles A Lindbergh menegaskan bahwa kemerdekaan AS artinya tak harus memerangi semua orang di dunia yang memilih sistem hidup berbeda–kecuali jika negara lain tersebut mengancam langsung wilayah AS.
Serangan Jepang ke Pearl Harbour pada 7 September 1941 mengakhiri isolasionalisme AS. Sehari setelahnya, AS mengumumkan perang kepada Jepang dan resmi terlibat Perang Dunia II.
Sejarah kemudian mencatat AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 atas restu Inggris sebagai sekutunya. Peristiwa ini salah satu penanda akhir Perang Dunia II dengan kemenangan di pihak AS dan Sekutu.
Namun, kemenangan pada Perang Dunia II ternyata tak membuat AS kembali menjalankan isolasionisme. Sebaliknya AS menjadi jingois atau negara dengan patriotisme ekstrem dan kebijakan luar negeri agresif.
Pasca-Perang Dunia II, AS terlibat dalam sejumlah perang bodoh yang berdalih membendung komunisme sampai menghabisi terorisme. Perang-perang ini telah menewaskan banyak pemuda AS dan menguras triliunan dolar.
Berikut adalah sejumlah perang tersebut:
Durasi : 3 tahun.
Tentara AS meninggal : 36.574 orang.
Ongkos : US$ 389,81 miliar.
AS hanya butuh lebih kurang lima tahun untuk kembali berperang setelah Perang Dunia II. Pada Juni 1950, Presiden Truman mengirimkan sekitar 1,7 juta pasukan AS ke Semenanjung Korea di bawah kepemimpinan Jenderal McArthur. Tindakan ini untuk merespons pergerakan pasukan Korea Utara dibantu pasukan Uni Soviet yang telah melintasi garis paralel 38–batas antara Korea Utara dan Selatan. Truman khawatir pergerakan itu bisa mengakibatkan seluruh Korea jatuh ke tangan komunisme.
Perang ini berakhir pada 7 Juli 1953 setelah Presiden Dwight Eisenhower menandatangani pakta gencatan senjata. Ironisnya, setelah perang yang menewaskan lebih dari 36 ribu pasukan AS dan jutaan warga sipil, garis perbatasan wilayah Korea Utara dan Korea Selatan tak berubah.
Durasi : 19 tahun 5 bulan.
Tentara AS meninggal : 58.220 orang.
Ongkos : US$ 843,63 miliar.
Latar belakang keterlibatan AS di Perang Vietnam mirip dengan di Semenanjung Korea, yakni mencegah komunisme menguasai negara tersebut. AS berada di sisi Vietnam Selatan yang dipimpin Ngo Dinh Diem, seorang tokoh anti-komunis, melawan Viet Minh di Utara.
Lebih kurang 3 juta tentara AS berperang di Vietnam selama hampir dua dekade. Sebanyak 58.220 di antaranya tewas dan sebagian besar lainnya trauma berkepanjangan. Perang ini resmi berakhir pada 30 April 1975, dua tahun setelah penandatanganan perjanjian damai antara AS dan Vietnam Utara.
Kemenangan di pihak Viet Minh yang ditandai dengan penguasaan Saigon dan diubah menjadi Ho Chi Minh City. Satu hal yang membuktikan kehebatan kekuatan militer AS tak menjamin mereka memenangi perang.
Durasi : 7 bulan.
Tentara AS meninggal : 383 orang.
Ongkos : US$ 116,6 miliar.
Bersama negara-negara NATO, AS menerjunkan lebih kurang 694 ribu tentara dalam Perang Teluk I untuk membebaskan Kuwait dari aneksasi Irak. Operasi militer berkode Operation Desert Storm ini bisa dikatakan adalah satu-satunya perang besar yang mampu dimenangi AS pada abad ke-20. Hal ini berkat kecanggihan alutsista AS seperti pesawat bomber Stealth yang mampu memporak porandakan pangkalan udara Irak.
Durasi : 20 tahun.
Tentara AS meninggal : 2.324 orang.
Ongkos : US$ 2,3 triliun.
Tragedi serangan teroris 9/11 mendorong pemerintahan George W Bush menginvasi Afghanistan pada 7 Oktober 2001 sebagai langkah balas dendam. Bagi Bush, Taliban yang saat itu berkuasa di Afghanistan telah membantu al-Qaeda dalam operasi 9/11.
Perang ini sebetulnya sudah bisa berakhir pada musim panas 2002 setelah berhasil menggulingkan kuasa Taliban. Namun, Bush memilih tak menarik pasukannya dari Afghanistan. Rezim setelahnya, Obama dan Trump, bahkan terus mengirim pasukan dan menggelontorkan banyak biaya. Menurut estimasi The Cost War Project dari Brown University, AS mengeluarkan US$ 300 juta per hari selama dua puluh tahun perang di Afghanistan.
Pasukan AS resmi meninggalkan Afghanistan pada Agustus 2021 berdasarkan perintah Presiden Joe Biden. Hal ini menyusul desakan publik yang sudah muak pajaknya digunakan untuk perang Afghanistan tanpa hasil jelas. Mayor Jenderal Chris Donahue menjadi pasukan AS terakhir yang dievakuasi pada 30 Agustus 2021.
Durasi : 7 tahun 8 bulan.
Tentara AS meninggal : 4.598 orang.
Ongkos : US$ 1,1-2 triliun.
Pada 18 Maret 2003, Presiden Bush melancarkan Operasi Pembebasan Irak (OIL) yang menjadi rangkaian perang global melawan terorisme. Ia menuding Presiden Irak Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal dan mendukung al-Qaeda.
Bush berhasil menggulingkan Saddam pada 1 Mei 2003, tapi perang Irak baru berakhir pada 15 Desember 2011 lewat pernyataan resmi Menhan AS Leon Panetta. Selama itu tak ada keberhasilan nyata AS memerangi terorisme. Sebaliknya, justru muncul organisasi terorisme ISIS yang sempat menguasai 40% wilayah Irak.
Kenapa AS Selalu Terlibat Perang, Tapi Sering Kalah?
Stephen M Walt, seorang profesor hubungan internasional dari Universitas Harvard, menyebut AS telah terlibat dalam banyak perang bodoh. Dalam esainya yang berjudul “Is America Addicted to War” (2011), ia menyebut lima alasan AS selalu terjun ke perang-perang bodoh.
Pertama, karena AS merasa mampu. Faktanya, AS punya kekuatan militer terbesar di dunia dengan banyak pesawat tempur canggih, bom cerdas, dan rudal balistik. Kemampuan ini terus menggoda AS untuk terlibat dalam konflik di pelbagai belahan dunia. Di sisi lain, tak ada presiden AS yang benar-benar tegas memilah kepentingan utama negaranya. Walhasil, mereka mudah terbujuk ‘nyanyian’ para penasehatnya dan akhirnya mengirim tentara ke medan laga.
Kedua, tak punya lawan sepadan. Stephen berpendapat, setelah perang dingin AS nyaris tak punya lawan yang sepadan. AS dalam posisi aman tanpa ancaman serius ke wilayahnya. Hal ini memberikan kemewahan geopolitik bagi AS untuk menyerang negara lain, bahkan ketika itu tak masuk akal secara strategis.
Ketiga, pasukan rekrutan sukarela. Rekrutmen sukarela anggota militer membuat pemerintah AS lebih leluasa mengirim mereka ke peperangan. Nyaris tak ada opini buruk dari publik untuk setiap keputusan perang, berbeda jika pasukan tersebut berasal dari kebijakan wajib militer–sebagaimana yang terjadi dalam Perang Vietnam.
Keempat, kebijakan luar negeri yang agresif. Menurut Stephen, kebijakan luar negeri AS didominasi kelompok neo-konservatif dan liberal intervensionis yang sama-sama antusias menggunakan militer untuk menyelesaikan masalah. Asalkan bisa membungkus kebijakan tersebut dengan sampul perlindungan multilateral, mereka tak ragu melakukan intervensi militer.
Kelima, tumpulnya supremasi Kongres AS. Konstitusi AS menyatakan wewenang mendeklarasikan perang di tangan Kongres, bukan presiden. Namun, menurut Stephen, wewenang tersebut telah tumpul setelah Perang Dunia II, sementara perang-perang modern AS lebih banyak diputuskan oleh presiden dengan beberapa penasehatnya. Kongres AS terakhir kali mendeklarasikan perang pada 1942, yakni kepada Jerman.
Sementara itu, penyebab AS kalah dalam banyak perang pasca Perang Dunia II adalah tujuan penggunaan militer yang tak jelas. Demikian diungkapkan Daniel L. Davies, seorang mantan Letnan Kolonel Angkatan Darat AS yang empat kali terjun di medan perang setelah Perang Dunia II.
Davies berpendapat, tujuan penggunaan militer yang jelas dari presiden sebagai pimpinan militer tertinggi adalah faktor penentu kemenangan dalam perang. Ia mencontohkan perintah Obama di Afghanistan untuk mengawal transisi pemerintahan. Bagi Davies, ini bukanlah sebuah hal yang bisa dicapai secara militer. Bahkan, turunan perintah itu untuk menjalin hubungan baik dengan Pakistan sama sekali bukan tugas militer.
Jadi, apa yang sebenarnya diperangi oleh Amerika?