Kunjungan Kerja, Komisi VI DPR RI Bertandang ke Terminal Tanjung Sekong

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Terminal LPG Tanjung Sekong dalam rangka pengawasan terkait ketersediaan dan distribusi LPG 3 Kg bagi masyarakat, terutama kelompok rumah tangga dan usaha mikro.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Panja Mohamad Hekal, para anggota Komisi VI DPR RI, Koordinator Asisten Deputi Bidang Industri Energi Minyak dan Gas Kementerian BUMN Luziah, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Alfian Nasution, Direktur Operasi PT Pertamina International Shipping (PIS) Brilian Perdana, Direktur PT Pertamina Energy Terminal (PET) Hari Purnomo, VP Stakeholder Relations & Management PT Pertamina (Persero) Rifky Rahman Yusuf, dan lainnya.

Ketua Tim Kunjungan Panja Mohamad Hekal memaparkan kunjungan ini bertujuan bertujuan mendalami persoalan terkait skema regulasi distribusi LPG sehingga bisa disalurkan dapat tepat sasaran.

“Kami harapkan di sini Pertamina bisa bergerak cepat, pangkalan dan agen gas harus dilakukan pengawasan secara ketat dan berkala sehingga penyaluran distribusi LPG sesuai regulasi dan tepat sasaran,” ujar Hekal, saat melakukan kunjungan pada Selasa, 7 Februari 2023.

Kunjungan dilanjutkan dengan acara paparan dari Pertamina Patra Niaga, dan Pertamina Energy Terminal yang merupakan anak usaha PIS dan pemilik serta pengelola Terminal LPG Tanjung Sekong.
Paparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para anggota Komisi VI DPRI dengan manajemen PPN dan PIS.

Direktur Operasi PIS Brilian Perdana menjelaskan bahwa Terminal LPG Tanjung Sekong merupakan terminal LPG milik PIS yang memasok 40% kebutuhan nasional.

“Selain Tanjung Sekong, kami juga mengoperasikan 5 unit kapal VLGC yang membantu menyalurkan ke wilayah Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PPN yang membuat sinergi ini bisa berjalan antar sub holding di Pertamina,” ujarnya.

Brilian berharap kunjungan kerja Komisi VI DPR RI kali ini, beserta dengan kedatangan dari PPN dan Kementerian BUMN, bisa meningkatkan sinergi antar lembaga dan memberikan dukungan yang signifikan untuk menjaga ketahanan energi nasional.