bermunculan utamanya menyusul kabar tentang rencana pemerintah memberikan subisidi untuk pembelian kendaraan listrik. Rencana itu tentu mendapatkan antusiasme. Sayangnya, rencana tersebut dipertanyakan karena ada temuan bahwa faktanya tidak sesuai yang disampaikan pemerintah. Seperti disampaikan akun Twitter @partaisocmed. Akun anonim dengan jumlah pengikut mencapai 218 ribu tersebut menyampaikan kisahnya ketika sedang berkunjung ke salah satu diler mobil listrik.
Saat itu dirinya bertanya kepada salah satu pegawai diler terkait diskon pembelian mobil listrik sebagaimana yang dijanjikan pemerintah. Pegawai diler menjawab diskon tersebut sebagai “cuma gimik” pemerintah. Pegawai diler menambahkan “skema sebenarnya” terkait subsidi tersebut adalah perusahaan otomotif akan lebih dulu menaikkan harga mobil listrik baru kemudian pembeli akan mendapat potongan Rp80 juta sebagaimana yang dijanjikan tersebut.
Cuitan dari Akun Anonim @partaisocmed
Publik cukup bereaksi dengan cuitan yang mampu menyita perhatian pengunjung Twitter dengan jumlah likes mencapai seribu lebih dan 153 komentar tersebut. Beberapa dari mereka mempertanyakan kebenaran cuitan tersebut. Namun, tidak sedikit pula yang mengaku tidak kaget dengan kabar tersebut — menilai kebijakan subsidi hanya sebagai taktik demi kepentingan lain dari pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan rencana pemerintah menggelontorkan dana subsidi kepada pembeli kendaraan listrik yang memiliki pabrik di Indonesia. Rincian subsidinya adalah Rp80 juta untuk mobil listrik, Rp40 juta untuk mobil hybrid, Rp8 juta untuk motor listrik dan Rp5 juta untuk motor konversi.
Pemerintah mengklaim rencana ini sebagai upaya mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Harapannya, penjualan kendaraan listrik bisa meningkat sehingga bisa mendorong perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Upaya ini juga sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mengejar target net zero emission 2060.
Tak berselang lama setelah kabar dari Menperin, rencana pemberian subsidi kendaraan listrik kembali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menurutnya, pemerintah sedang melakukan pembahasan tentang alokasi dana subsidi sebesar Rp5 triliun untuk kendaraan listrik, baik mobil, motor, hingga bus listrik.
Pembahasan ini pun sedang disampaikan kepada Kementerian Keuangan agar nantinya bisa dialokasikan di dalam APBN 2023. Airlangga menambahkan, pemberian subsidi dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan pasar industri kendaraan listrik yang ditargetkan jumlahnya pada tahun 2025 dapat mencapai 400 ribu unit untuk mobil listrik.
Tabel Target Penjualan Kendaraan Listrik (Sumber: Kemenperin)
Kebijakan insentif kendaraan listrik sedianya sudah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasais Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan. Bunyi pasal 17 Perpres tersebut menuliskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa fiskal maupun nonfiskal untuk mendorong percepatan program KBLBB untuk transportasi jalan.
Belum Mendesak
Pembahasan subsidi kendaraan listrik ini mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah pihak. Di antaranya dari Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kebijakan insentif kendaraan listrik tersebut. Menurutnya, subsidi kendaraan listrik tidak bisa dialokasikan APBN 2023 karena jumlahnya terlalu besar dan tidak sebanding dengan alokasi untuk program perlindungan sosial yang lebih penting apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Ia menekankan pada subsidi Rp80 juta untuk mobil listrik. Menurutnya, alih-alih untuk mobil listrik, pemberian subsidi bisa dikhususkan untuk motor listrik saja. Pasalnya, masyarakat Indonesia lebih banyak yang menggunakan motor dibanding mobil. Pemberian subsidi, menurutnya, bisa lebih tepat sasaran yakni dikhususkan bagi kalangan menengah ke bawah.
Alih-alih untuk kendaraan listrik, sejumlah pihak meminta pemerintah untuk bisa mengalokasikan dana subsidi untuk transportasi umum. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai anggaran subsidi senilai Rp500 miliar untuk pengembangan angkutan perkotaan masih kurang. Ia pun menyarankan pemerintah untuk bisa mengalihkan insentif kendaraan listrik pada perbaikan layanan serta infrastruktur transportasi umum
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhammad Andri Perdana mempertanyakan kaitan pemberian subsidi dengan ambisi pemerintah dalam pengurangan emisi karbon. Menurutnya pemberian subsidi kendaraan listrik berbanding terbalik dengan upaya menekan emisi karbon pasalnya proses produksi listrik hingga baterai di tanah air masih menyisakan jejak karbon yang tinggi karena masih bergantung pada batu bara.
Cita-cita pemerintah untuk mewujudkan pabrik nikel sebagai alternatif energi bersih pun belum sepenuhnya terpenuhi. Melihat statusnya sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar, pemerintah memang telah lama berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasokan kendaraan listrik global dengan mengembangkan industri pabrik kendaraan listrik sendiri.
Meski begitu, hingga kini belum ada fasilitas produksi untuk mengolah biji nikel menjadi hidroksida nikel dan nikel murni sebagai bahan utama penghasil baterai. Produksi nikel di Indonesia masih lebih banyak untuk industri stainless steel. Bahkan produksi baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia masih didominasi oleh produksi Tiongkok yang juga menanamkan investasinya untuk komoditas nikel.
Upaya Konversi Kendaraan Listrik yang Sarat Kepentingan
Pemerintah memang semakin gencar mendorong percepatan konversi kendaraan listrik. Gencarnya ajakan oleh pemerintah ini memunculkan skeptisisme publik. Seperti yang disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri.
Faisal menyebut upaya percepatan konversi kendaraan listrik melalui kebijakan subsidi sarat akan kepentingan pejabat. Mengingat adanya sejumlah elit politik dalam pusaran bisnis kendaraan listrik di Indonesia. Faisal menyebut dua nama yaitu Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai pemilik dari perusahaan penghasil bus listrik, PT Mobil Anak Bangsa dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan pada PT TBS Energi Utama (TOBA).
Seperti diketahui, pada November 2021 lalu, TOBA dengan perusahaan teknologi ride-hailing, PT GoTo Gojek Tokopedia (GoTo) menjalin kerja sama membentuk usaha patungan (Joint Venture), bernama PT Energi Kreasi Bersama (Electrum). Adapun nilai investasi dari kerja sama tersebut mencapai Rp17 triliun.
GoTo dan Toba melalui usaha patungan tersebut membangun ekosistem dan industri kendaraan listrik dengan mengembangkan usaha bisnis mulai dari bidang manufaktur kendaraan listrik roda dua, teknologi pengemasan baterai, infrastruktur penukaran baterai hingga pembiayaan kendaraan listrik.
Melihat indikasi kepentingan politik, Faisal melihat kebijakan insentif kendaraan listrik dari pemerintah dikhawatirkan hanya akan menguntungkan kepentingan golongan saja. Menurutnya, akan lebih tepat apabila subsidi dapat diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan ongkos transportasi publik agar bantuan pemerintah dapat menjangkau dan dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Kritik serupa juga sempat disampaikan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) terkait upaya percepatan konversi kendaraan listrik oleh pemerintah melalui dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022, pada September 2022 lalu. Melalui peraturan tersebut pemerintah berencana untuk mengganti kendaraan operasional pemerintah dari bahan bakar minyak menjadi listrik yang akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan.
Kebijakan tersebut dinilai oleh Jatam hanya akan memberi keuntungan bagi elit politik tertentu. Nama-nama yang sama kembali disebut oleh Jatam seperti, Moeldoko, Luhut, hingga Nadiem yang dinilai bakal memperoleh keuntungan dari kebijakan ini.
Skeptisisme yang sama tentang gencarnya ajakan pemerintah terkait konversi kendaraan listrik baru-baru ini juga ditunjukkan oleh aktor dan komedian, Pandji Pragiwaksono, melalui cuitan di akun media sosial Twitter miliknya.
Pandji menilai adanya keterkaitan antara pertemuan sejumlah elit politik Indonesia dengan CEO Tesla, Elon Musk, pada April 2022 lalu dengan semakin banyaknya ajakan pemerintah terkait konversi kendaraan listrik. Cuitan tersebut Ia tulis menanggapi berita tentang Pemerintah Kota Bandung yang mulai menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasionalnya.
Cuitan Akun Twitter @pandji
Reaksi publik cukup beragam meramaikan cuitan Pandji yang mendulang views hingga mencapai 1,7 juta, dan likes mencapai 7 ribu tersebut. Tidak sedikit publik yang mengamini hal tersebut dengan beranggapan bahwa ramainya ajakan pemerintah untuk beralih ke kendaraan listrik belakangan ini tidak lain adalah terkait bisnis dari kepentingan orang-orang di balik industri kendaraan listrik di Indonesia.
Tren Pemberitaan
Pemberitaan mengenai konversi kendaraan listrik cukup ramai diperbincangkan di media. Melalui bantuan alat big data Newstensity, Jangkara melakukan penelusuran data pemberitaan mengenai isu ini di periode 10 Desember 2022 hingga 10 Januari 2023. Dari data tersebut ditemukan, puncak pemberitaan tertinggi mengenai kendaraan listrik berada di tanggal 21 Desember 2022 yakni sebanyak 92 berita. Pada saat itu pemberitaan didominasi oleh rencana Jokowi memberikan insentif untuk kendaraan listrik senilai Rp5 triliun.
Lini Masa Pemberitaan (Sumber: Newstensity)
Pemberitaan dengan sentimen positif mendominasi pemberitaan mengenai kendaraan listrik, yakni sebanyak 854 berita positif. Pemberitaan bersentimen positif ini paling banyak membahas tentang rencana pemerintah dalam memberikan insentif atau subsidi kendaraan listrik yang kemudian disusul oleh dukungan sejumlah pihak utamanya dari perusahaan otomotif terkait rencana tersebut. Sedangkan pemberitaan dengan sentimen negatif diramaikan oleh kritik hingga penolakan dari sejumlah pihak tentang rencana tersebut.
Sentimen Pemberitaan (Sumber: Newstensity)
Hasil analisis world cloud menunjukkan topik paling dominan dalam pemberitaan tentang kendaraan listrik adalah tentang rencana pemerintah dalam pemberian subsidi kendaraan listrik. Hal ini terlihat dari kata kunci yang paling ramai muncul dalam pemberitaan tersebut adalah “listrik”, “subsidi”, “kendaraan”, “insentif”, dan “pemerintah”.
Analisis World Cloud (Sumber: Newstensity)
Perbincangan di Media Sosial
Warganet Twitter cukup bereaksi terhadap isu tentang konversi kendaraan listrik terlihat dari beragam dan ramainya perbincangan mengenai ini. Berdasarkan pemantauan di media sosial Twitter dalam kurun waktu satu bulan, 10 Desember 2022 hingga 10 Januari 2023, perbincangan mengenai kendaraan listrik mampu menyaring total engagement hingga 301.942 dengan total percakapan sebanyak 51.096 dan kunjungan audiens mencapai 16 juta lebih.
Statistik Percakapan di Twitter dengan Kata Kunci “Kendaraan Listrik”, dan “Mobil Listrik” (Sumber: Socindex)
Melihat pada lini masa perbincangan di Twitter mengenai kendaraan listrik, puncak perbincangan tentang isu ini berada pada tanggal 16 Desember 2022 dengan jumlah mencapai 9,059 percakapan dan 66,109 likes. Perbincangan ini menyusul tentang keluarnya kabar pemberian subsidi kendaraan listrik yang pertama kali disampaikan oleh Menperin pada tanggal 15 Desember 2022.
Lini Masa dan Sentimen Pembicaran di Twitter (Sumber: Socindex)
Warganet di Twitter cukup bereaksi dengan keluarnya kabar rencana pemberian subsidi kendaraan listrik oleh pemerintah. Tidak sedikit yang memberikan penolakan hingga kritik. Terlihat dari jumlah percakapan dengan sentimen negatif yang mendominasi yakni sebanyak 3,198 percakapan dari 5.576 total percakapan di hari dikeluarkannya kabar tersebut.
Bot Category Pembicaran di Twitter (Sumber: Socindex)
Percakapan tentang isu kendaraan listrik cukup bersifat organik. Tercermin dari pemantauan bot category pembicaraan di Twitter yang mana unggahan oleh human atau manusia mendominasi pembicaraan isu ini yakni sebanyak 7131 unggahan. Meski begitu, unggahan dari akun bot juga cyborg menunjukkan angka yang tidak sedikit. Pembicaraan dari kedua jenis akun ini masing-masing mencapai lebih dari 6.000 unggahan.
Top Likes di Twitter
Adapun top likes dari pembicaraan ini ada banyak pada cuitan-cuitan yang berfokus pada kritik kepada pemerintah tentang kebijakan percepatan konversi kendaraan listrik baik itu kritik kebijakan subsidi hingga kritik keterkaitan ajakan pemerintah terkait konversi kendaraan listrik pasca-pertemuan sejumlah elit dengan Elon Musk. Kedua cuitan tersebut memperoleh likes mencapai 7 ribu dan 10,7 ribu likes.
Epilog
Gembar-gembor pemerintah untuk mempercepat konversi kendaraan listrik terus menuai polemik. Tidak sedikit publik yang terlanjur dibuat ragu dengan kebijakan pemerintah yang tampaknya terlalu direncanakan dengan buru-buru tersebut. Pemerintah seharusnya bisa melihat jauh ke depan dampak dari rencana kebijakan percepatan kendaraan listrik yang nantinya bisa menguntungkan masyarakat secara luas. Kebijakan ini kalau bukan untuk publik lalu untuk siapa lagi?
Kendaraan Listrik