Jauh sebelum era kemerdekaan, Emmahaven atau sekarang lebih dikenal dengan Pelabuhan Teluk Bayur menjadi gerbang perdagangan yang dilakukan para meneer Belanda. Teluk ini menjadi titik vital perekonomian karena menyangkut kepentingan ekspor-impor pihak kolonial pada saat itu.
Namun Belanda tidak puas hanya dengan pelabuhan. Mereka perlu transportasi yang lebih efisien dan bisa menyambungkan Sumatra Barat. Apalagi mereka baru saja menemukan tambang batu bara di Ombilin, Sawahlunto yang resmi dibuka pada 1891. Dan moda apa lagi yang lebih efisien untuk membawa batu bara ke Emmahaven selain kereta?
Pembangunan jalur kereta Ranah Minang dimulai oleh Perusahaan Kereta Api Negara alias Sumatra Staats Spoorwegen (SSS). Pembangunan jalur kereta ini mengalami banyak kesulitan karena kontur tanahnya sangat terjal. Jadilah pemerintah kolonial Belanda mendatangkan insinyur Inggris untuk merencanakan pembangunan jalur kereta. Pembangunan rel kereta api dimulai dari Teluk Bayur, lalu Bukittinggi, Padang Panjang, hingga Sawahlunto. Sampai tahun 1892 jalur kereta sudah mencapai Muaro Kalaban.
Karena Daerah Ombilin Sawahlunto yang pada saat itu masih memiliki cadangan batubara yang cukup banyak, mendorong pembangunan kereta api penghubung Sumatra Barat lebih cepat. Hingga akhirnya tanggal 1 Januari 1894 jalur sepanjang 155,5 kilometer itu dibuka bersamaan peresmian Stasiun Sawahlunto.
Jalur kereta ini masih aktif sampai tahun 1986. Berhentinya operasi kereta ini disebabkan oleh kebijakan motorisasi Orde Baru yang menggalakkan penggunaan mobil dan motor. Jalur kereta beserta kereta apinya berakhir menjadi bangkai. Beberapa kereta dijadikan pameran instalasi di Museum Kereta Sawahlunto dan Stasiun Padang Panjang karena memang sudah lama terlelap tanpa aktivitas.
Masyarakat Seakan Enggan Menerima Perubahan
Kemacetan seolah sudah jadi darah dan daging jalan lintas Sumatera. Untuk mengurai kemacetan ini, pemerintah merencanakan pembangunan jalan tol Trans-Sumatera yang juga mencakup rute Padang-Pekanbaru. Sayang, pembangunan tol ini masih belum rampung per tulisan ini dibuat.
Selain tol, pemerintah juga mewacanakan pengaktifan kembali jalur kereta api. Wacana ini sudah muncul sejak lama, lewat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Dishub Sumbar. Bahkan reaktivasi ini sudah masuk dalam Rencana Strategis 2018-2022. Rumah-rumah yang berada di atas rel digusur, khususnya daerah Stasiun Bukittinggi pada tahun 2017, tetapi sampai sekarang juga belum terlihat perkembangan sepur yang akan membelah Ranah Minang secara keseluruhan.
Sama halnya dengan pengoperasian kembali kereta api, kebanyakan masyarakat Sumatra Barat melakukan penolakan pembangunan jalan tol karena alasan tanah ulayat, selalu seperti itu dari tahun ke tahun. Alasan mereka tidak ingin kereta api beroperasi dan pembangunan jalan tol salah satunya karena ketakutan akan melesukan perekonomian. Beberapa masyarakat berpandangan, kehadiran kereta api dan jalan tol akan berdampak signifikan terhadap industri yang berada di pinggir jalan lintas.
Mereka takut jika mobilitas makin tinggi maka orang-orang juga tidak lagi memperhatikan mata pencaharian seperti UMKM penjual makanan khas Minang (bika, pinyaram, gorengan sala lauak, dll) termasuk rumah makan yang tersusun di pinggir jalan lintas. Masalah idealisme, masyarakat Minangkabau jangan diragukan lagi, bahkan Ind*maret, Alf*mart beserta dedengkotnya tidak bisa menyentuh Sumbar sampai detik ini.
Malang Melintang di Bus Lintas Provinsi
Jujur, sebagai orang yang lahir dan besar di Kota Bukittinggi, saya sangat menginginkan transportasi yang lebih memadai. Pembangunan tol dan revitalisasi kereta yang diharapkan bisa mempermudah, malah jadi pupus karena penolakan dari kanan-kiri. Padahal, apabila kereta api yang dulu aktif lagi, setidaknya saya tidak perlu menggunakan travel ilegal yang mahal atau mengendarai motor untuk kuliah di Kota Padang yang jaraknya 90 kilometer dari rumah saya.
Selain travel ilegal, transportasi umum Padang yang lain juga bermasalah. Transportasi dalam kota hanya sebatas angkot yang ngetemnya bisa sampai 1 jam, juga delman atau kita biasa sebut sebagai bendi dengan harga super tidak masuk akal. Padahal Bukittinggi sendiri adalah kota yang bisa dibilang tujuan wisata jika berkunjung ke Sumatra Barat. Sebagai penduduk lokal rasanya mustahil untuk tidak memiliki kendaraan pribadi jika menjalani rutinitas dengan mobilisasi yang tinggi.
Transportasi lintas daerahnya juga tidak baik. Hal paling utama adalah permasalahan profesionalitas dan kenyamanan. Promosi Promosi armada yang tak main-main, lewat visual bus yang mewah seakan kita akan tidur di hotel bintang 5 berjalan dengan fasilitas leg rest. Kenyataannya tidak seindah itu. Jarak antara kursi bahkan membuat orang-orang berbadan tinggi harus menekuk lutut selama di perjalanan.
Katanya, satu bis untuk 32 orang, kursi penuh haram untuk menaikkan penumpang. Kenyataannya tidak seperti yang terucap. Bahkan satu bis tersebut sekali beroperasi bisa memberangkatkan 40 orang lebih. Penumpang tersebut biasanya dinaikkan dari pinggir jalan dan menempati bagian-bagian kosong pada bus, termasuk di lantai belakang, kasur supir kedua, bahkan di smoking room.
Anggaplah kita akan menaiki bus dari Bukittinggi menuju Jakarta. Di sepanjang jalan setelah melintasi Sitinjau Lauik, kalian akan menemui para penumpang gelap yang diselundupkan dari pinggir jalan. Kondektur bus yang nakal biasanya akan mematok harga lebih dari tarif saat mendaftar di loket. Para penumpang gelap ini juga mau tidak mau harus merogoh kocek tersebut karena akses transportasi umum terbatas.
Jika hari tersebut adalah hari sial si penumpang, ia harus bisa beradaptasi dengan ruangan yang berukuran hanya sebesar 1x1 meter, terkadang di dalam sana bisa diselundupkan 2 orang penumpang. Belum lagi penumpang yang ingin nyebat alias merokok harus join ke ruangan tersebut, ditambah dengan penumpang yang lalu lalang ingin buang air kecil karena toilet memang berada di sebelah ruangan tersebut.
Penderitaan penumpang gelap tak hanya sampai itu. Makan tidak disediakan, untuk tidurpun tak bisa. Mereka harus melewati neraka tersebut selama kurang lebih 38 jam. Syukur-syukur dapat supir yang beringas, dapat menaklukkan lintas Sumatra dalam hitungan jam. Kalau dapat supir yang sedikit cupu bisa-bisa sampai Jakarta lebih dari 2 hari.
Saya pikir, buruknya layanan bus juga terjadi di daerah lain. Rupanya saya salah. Tahun 2019 saya pernah menaiki bus rute Rantepao-Makassar. Pelayanan dan fasilitas yang didapat bisa dikatakan memuaskan. Cukuplah untuk mengistirahatkan badan. Pada tahun 2021 saya pernah menaiki bus dari Medan menuju Aceh. Tetapi pelayanan yang saya dapat sangat jauh berbeda dengan yang ada di Sumatera Barat. Bahkan di selama perjalanan, bus tersebut memberikan snack, juga bantal dan selimut.
Pada bulan Juli tahun 2023, saya sempat menaiki bus dengan tujuan Bali–Malang. Di sana, saya bertemu dengan supir yang pernah menjadi supir travel di Sumbar dengan rute Payakumbuh-Padang. Beliau hanya bertahan satu bulan di Ranah Minang, sebab tidak nyaman dengan lingkungan persupiran tersebut. Beliau mengatakan bahwa supir di Sumatra Barat hanya tau duit. Mereka mengesampingkan pelayanan, yang penting bus penuh dan uang mengalir. Persetan dengan keadaan penumpang, selagi tidak kempes ban bus akan tetap jalan. Sayangnya saya juga tidak bisa membantah hal tersebut.
Saya jadi berpikir, mungkinkah masalah ini bisa terpecahkan dengan adanya jalan tol dan revitalisasi kereta api? Minimal dengan adanya jalan tol, masa tempuh bus yang panjang bisa dipotong. Adanya kereta juga akan menuntut armada bus untuk memperbaiki pelayanan supaya tak kalah saing. Setidaknya hal ini sudah terjadi di Jawa—armada bus beramai-ramai membenahi diri supaya tak mati digerus kereta api. Kenyamanan mereka juara, tapi harga masih dijangkau oleh dompet.
Berkaca dari hal ini, harapannya semoga para penggarap transportasi Sumatera Barat dapat bergerak cepat dalam meningkatkan kualitas transportasi umum Sumatra Barat. Toh transportasi umum yang berjalan baik, juga bisa menggenjot pariwisata dan perekonomian secara lebih efektif. Sekian!